Regulasi IPTEK LIPI

LIPI sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang penelitian ilmu pengetahuan. Kewenangan LIPI antara lain merumuskan kebijakan bidang ilmu pengetahuan, pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati, dan sebagai Pembina Jabatan Fungsional Peneliti Nasional. Oleh karena itu, LIPI membuat kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk memayungi dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan LIPI. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh LIPI disebut dengan Regulasi Iptek. Regulasi iptek adalah salah satu produk hukum yang mengatur berbagai hal di bidang iptek yang dikeluarkan oleh LIPI dalam bentuk, peraturan perundang-undangan (antara lain: peraturan presiden), Peraturan Kepala LIPI, Surat Edaran Pimpinan LIPI, dan Keputusan Pimpinan LIPI.

Penyusunan Regulasi Iptek tahun 2017 dibuat berdasarkan Kerangka Regulasi Tahun 2015-2019. Kegiatan penyusunan Regulasi Iptek dimulai dari perencanaan, penyusunan, uji publik, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi. Untuk merencanakan Regulasi Iptek LIPI, dilaksanakan dengan mengundang seluruh satuan kerja di lingkungan LIPI dalam rangka mejaring usulan pengajuan regulasi iptek untuk menetapkan Program Legislasi LIPI Tahun 2017. Penyusunan Regulasi Iptek dilaksanakan antara lain dalam bentuk pembahasan rancangan regulasi iptek dengan pihak-pihak terkait khususnya satuan kerja pengusul, konsinyering/workshop untuk menggali lebih mendalam permasalahan dalam proses penyusunan. Kegiatan uji publik merupakan bentuk sosialisasi sebelum sebuah regulasi iptek ditetapkan dan diundangkan untuk menguji apakah sebuah regulasi tersebut diterima dan dapat diimplementasikan. Penyebarluasan informasi melalui kegiatan sosialisasi. Untuk mengetahui apakah suatu regulasi dapat dilaksanakan efektif dan tidak saling tumpang tindih dilaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Penyusunan Naskah Perjanjian

Penyusunan naskah perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri, tanggapan/counter draft perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri, merupakan salah satu tugas BKHH LIPI sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI. Kegiatan ini merupakan pelayanan atas permintaan satuan kerja di lingkungan LIPI. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan LIPI dan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan naskah perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri, tanggapan/counter draft perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Workshop Contract Drafting untuk peningkatakan kompetensi para legal drafter di seluruh LIPI dalam menyusun naskah perjanjian kerja sama.

Bantuan Hukum dan Kajian Kebijakan Hukum

Dalam perjalanannya, LIPI telah berkembang secara dinamis menjadi salah satu lembaga penelitian pemerintah terbesar di Indonesia. Konsekuensinya permasalahan yang dihadapi LIPI juga semakin meningkat termasuk permasalahan hukum. Antara lain permasalahan bidang pertanahan, kepegawaian, kerja sama dengan pihak ketiga, dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya. Sehingga untuk membantu LIPI dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum tersebut serta untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum diperlukan Kegiatan Penyelesaian Perkara Hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberian konsultasi dan bantuan hukum, kepengacaraan atau pendampingan untuk kasus-kasus perdata dan tata usaha Negara yang melibatkan LIPI, pertimbangan dan analisis hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum terutama untuk kasus-kasus pidana. Selain itu diselenggarakan In House Legal Training untuk meningkatkan kompetensi bidang hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum. Sedangkan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan hukum di lingkungan LIPI diselenggarakan curah pikir hukum. Selain bantuan hukum, diperlukan juga adanya kajian kebijakan hukum untuk penguatan kelembagaan LIPI. Kajian kebijakan ini mengangkat isu-isu strategis bidang hukum yang berkaitan dengan kelembagaan LIPI.

Dokumentasi dan Informasi Hukum LIPI

Dokumentasi dan Informasi Hukum LIPI dilaksanakan melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) LIPI. SJDIH LIPI merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan merupakan bagian keikutsertaan LIPI dalam SJDI Hukum Nasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengelola dan menyebarluaskan informasi, pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum kepada pegawai LIPI khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini dilakukan melalui pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LIPI secara online maupun pertemuan dalam bentuk sosialiasi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan dan menyediakan informasi khususnya informasi bidang hukum kepada pegawai LIPI dengan mudah, cermat, cepat dan akurat serta peningkatan kemampuan dalam kontrak drafting.

Science and Technology (S&T) Legal Forum

Science and Technology (S&T) Legal Forum merupakan forum diskusi mengenai isu dan/atau kasus terkait hukum bidang iptek terkini, nasional, dan internasional mulai dari penerapan hukum sampai dengan pembahasan mendalam. Peranan iptek dalam pembangunan suatu bangsa sangatlah penting. Terbukti negara-negara maju yang telah menguasai teknologi melebihi negara-negara lainnya mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya melalui penerapan iptek di berbagai sektor kehidupan. Perkembangan iptek yang sangat pesat di dunia membutuhkan pengawalan hukum yang kuat. Banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dari pelaksanaan iptek. Isu-isu internasional, antara lain impelementasi dari ratifikasi konvensi internasional terkadang menimbulkan permasalahan yang membutuhkan pembahasan khusus. Isu-isu nasional, antara lain dampak dari kebijakan pemerintah dalam bidang iptek. Untuk itu, LIPI sebagai salah satu lembaga penelitian pemerintah terbesar di Indonesia perlu menyelenggarakan S&T Legal Forum dengan mengundang berbagai pihak terkait untuk membahas isu-isu bidang hukum iptek dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam bidang hukum iptek.