KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH CUKUP SURAT MENYURAT

Biro Kerja Sama Hukum dan Humas (BKHH) LIPI menyelenggarakan workshop Penanganan Kerja Sama Penelitian dan Penyelesaian Sosialisasi Hukum pada Senin-Selasa 17-18 April 2017. Workshop yang di helat di Bogor ini diselenggarakan dalam rangka merumuskan revisi Peraturan Kepala LIPI nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman kerja sama dan peningkatan kapasitas dalam penyelesaian perselisihan di Bidang tata usaha negara serta keterbukaan informasi publik.

Pelaksanaan workshop ini mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri , Universitas Indonesia, dan Biofarma. Sementara peserta berasal dari satuan-satuan kerja di Bawah LIPI yang berjumlah hampir lima puluh civitas LIPI. Siti Nuramaliati Prijono, Sekretaris Utama LIPI, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Srining Widati, Kepala BKHH LIPI, menyampaikan pentingnya perencanaan dalam kerja sama untuk memastikan kerja sama tersebut berjalan dengan baik. Salah satu kerja sama yang disorot adalah kerja sama dengan pemerintah daerah.

Sehubungan pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah daerah tersebut, Herie Saksono, Pembicara dari Kemendagri menyampaikan pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan Kementerian/lembaga cukup dilakukan dengan korespondensi surat-menyurat. Hal ini cukup mengejutkan peserta, karena asumsi selama ini pelaksanaan kerja sama kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah sudah sangat biasa dilakukan.

Herie menuturkan, “Kementerian/lembaga memiliki fungsi asistensi dan pembimbingan, seperti ayah dan anak, sehingga tidak logis untuk melakukan kerja sama”. Di samping hal tersebut, Herie juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga, “hal ini mengacu kepada Undang-undang 23 tahun 2014 Pasal 363”, tambah Herie.

Berdasarkan Pasal 363 Undang-undang 23 tahun 2014 tersebut pemerintah daerah hanya dapat menjalin kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga/pemerintah daerah di luar negeri.

Mendengar penjelasan tersebut, Srining menyambut baik apalagi salah satu alasan yang diangkat adalah evaluasi banyaknya MOU kerja sama yang tidak aktif (tidak jalan). “arahan dari kemendagri ini bisa menjadi salah satu materi revisi Perka Kerja Sama LIPI”, tandas Srining.

Terkait revisi Perka LIPI terkait Kerja Sama, hal lain yang hendak diangkat adalah prosedur pengajuan peninjauan kerja sama, format standar, dan Penetapan governing law dan forum penyelesian perselisihan.

Peningkatan kapasitas SDM dalam penyelesaian perselisihan diagendakan untuk dilaksanakan pada hari kedua dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan dan Komisi Informasi Pusat. Terakhir, Workshop ditutup oleh Nur Tri Aries. Nur berpesan “dengan pelaksanaan workshop ini semoga dapat mempercepat pelayanan kerja sama LIPI”, tandas Nur Tri.

(adh)

Leave a Reply